HKI DAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA

Tanggal 26 April merupakan hari Hak Kekayaan Intelektual  (HKI) ke 6 se dunia. Senentara itu, di Indonesia HKI seolah-olah masih merupakan barang baru, sehingga saat inipun masih dapat dikatakan dalam taraf sosialisasi. Penegakan Hukum HKI pun belum sepenuhnya berjalan baik. Ini dapat dimaklumi, karena dibandingkan dengan negara maju  Indonesia memang ketinggalan lebih dari seratus tahun (100 tahun) di bidang HKI. Namun patut disyukuri pula dibalik hal tersebut, ternyata  pendaftaran HKI dari tahun demi tahun kian meningkat pasca ratifikasi Agreement Pembentukan  WTO .

 

Pentingnya HKI

            Memperbincangkan masalah HKI bukanlah masalah perlindungan hukum semata. HKI juga erat dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat bangsa. Maka  patut disimak berita empat (4) tahun yang lalu dalam The Washington Postedisi 28 April 2001 :  “. . . . if there is one lesson in the past half century of economic development, it is that natural resources do not power economies, human resources do” .  Dengan demikian, ini mengingatkan tentang lebih pentingnya sumber daya manusia  (SDM) daripada  sumber daya alam (SDA) dalam pertumbuhan ekonomi.

            Para ahli ekonomi selama bertahun-tahun juga telah mencoba memberikan penjelasan mengenai adanya  sebagian perekonomian yang dapat dan tidak berkembang  pesat . Secara umum disepakati bahwa Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Akumulasi ilmu pengetahuan merupakan kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi negara yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, maka kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat haruslah mendorong investasi di bidang penelitian, pengembangan dan mensubsidi program untuk pengembangan sumber daya manusia (Baca Kamil Idris dalam Prihaniwati, 2004:2).  Don Tapscot pernah mengatakan bahwa … The new economy is a knowledge economy and the key assets of every firm become  intellectual assets … (Ekonomi baru  adalah  suatu ekonomi pengetahuan. Aset kunci setiap perusahaan adalah aset intelektual yang  dimilikinya). Dalam hasil kajian World Intellectual Property Organization (WIPO) dinyatakan pula  bahwa HKI memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial.

HKI merupakan kekuatan dari kreatifitas dan inovasi yang diterapkan melalui ekpresi artistik. Dalam hal ini  merupakan sumber daya potensial intelektualitas seseorang yang tidak terbatas dan dapat diperoleh oleh semua orang. HKI merupakan suatu  kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan martabat seseorang dan masa depan suatu bangsa, secara material, budaya dan sosial.

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem HKI yang baik, yaitu (Lihat Prihaniwati, 2004:2): meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, I mengembangkan teknologi,  mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional,  dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi (temuan),  dapat mengembangkan sosial budaya, dan  dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.

 Oleh karena itu, pengembangan sistem HKI nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum (legal approach) tetapi juga teknologi dan bisnis (business and technological approach)

            Sistem perlindungan yang baik terhadap HKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut. Namun demikian  demikian, harus diakui (walaupun masih baru)  bahwa  saat ini kesadaran masyarakat Indonesia  mengenai perlunya upaya menciptakan sistem perlindungan HKI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat semakin meningkat pula seiring  perkembangan yang sangat pesat di segala bidang . Salah satu indikasi meningkatnya perhatian dan kesadaran masyarakat  terhadap HKI tercermin dari cukup tingginya permohonan HKI yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI) dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga dapat dilihat dari  semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya melindungi sumber daya alam terutama keanekaragaman hayati yang terkandung di bumi Indonesia ini. Kesadaran tersebut semakin meningkat dalam dasawarsa terakhir khusuasnya setelah  dimenangkannya kasus Basmati rice dan kasus penggunaan turmeric (kunyit) untuk pengobatan oleh institusi penelitian dan pengembangan di India yang telah menggugat kantor paten di Amerika -USPTO.

 

HKI di Indonesia

            HKI  sebenarnya merupakan hal baru bagi Indonesia. Bahkan dapat dikatakan Indonesia ketinggalam lebih 100 tahun dari negera-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, maupun Jerman, serta Inggris.

            Pasca kemerdekaan  (17 Agustus 1945), maka baru tahun 1982 Indonesia betul-betul memikirkan tentang masalah HKI ini, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta  (UU No. 6 Tahun 1982). Selanjutnya, . Negara Republik  Indonesia sebagai  anggota masyarakat internasional secara resmi  telah mengesahkan keikut sertaan dan menerima Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement  Establishing The World Trade Organization)  beserta  seluruh lampirannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Dengan demikian Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut.TSalah satu persetujuan di bawah pengelolaan WTO ialah Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan mengenai Aspek-Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu), disingkat persetujuan TRIPs.

 

Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs tersebut dan sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang HKI, Indonesia telah membuat berbagai kebijakan HKI,  antara lain, di bidang  peraturan perundang-undangan HKI dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap HKI.  Dalam bidang perundang-undangan, saat ini telah berlaku  Undang-Undang nomor 19 tahun 2002  ( Hak Cipta), Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 (Varietas Tanaman), Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 ( Rahasia Dagang)  Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 (Desain Industri), Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), Undang-Undang Nomor 14 Tahun2001 (Paten) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Merek). Di samping itu, telah diratifikai berbagai konvensi/.perjanjian internasional di bidang HKI sejak tahun 1997 yaitu Konvensi Paris (Perlindungan Paten, Merek, Desain Produksi, dan Rahasia Dagang) dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997, Traktat Kerjasama Paten dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997, Traktat Merek dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997, Konvensi Bern (Perlindungan Hak Cipta) dengan Keppres  Nomor 18 Tahun 1997, dan Traktat WIPO tentang Hak Cipta dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.

Dengan demikian, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia sampai saat ini sudah lengkap. Namun, hal tersebut masih  merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia  termasuk dunia perguruan tinggi. Hal ini dihadapkan pula  pada masih rendahnya  tingkat  pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HKI.  Oleh karena itu, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HKI perlu terus menerus ditingkatkan melalui  berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adanya pemahaman maka terhadap HKI maka  para warga masyarakat  akan   menghargai karya-karya yang dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Selain itu,  anggota masyarakat berkreasi untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.

Implementasi perundangan-ndangan HKI di Indonesia memang bukanlah hal mudah karena banyak faktor yang mempengarughi. Salah satunya ialah perangkat perundang-undangannya sendiri. Misalnya, masih banyak UU bidang HKI yang memerlukan peraturan pelaksana (misal,  Peraturan Pemerintah) tetapi belum ada PP- nya. Faktor masyarakatnya juga sangat berpengaruh, di samping kurangnya pengetahuan tentang HKI juga budaya hukum masyarakat yang komunal padahal HKI bentuk perlindungannya individual. Khususnya hal ini jika dikaitkan dengan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetika masyarakat Indonesia. .  Faktor penegak hukum pun sangat mempengaruhi hal tersebut,misalnya belumsemua polisi, jaksa maupun hakim yang betul-betul memahami rezim HKI.

HKI dan  Pengetahuan Tradisional  

            Indonesia sebagai negara berkembang memang  mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah  mengenai pengetahuan tradisional dan indikasi geografis. Namun, Indonesia  belum maksimal mengkonkretkan potensi yang dimiliki karena  lemahnya pengetahuan, skill, profesionalisme SDM, dan dana. Kondisi tersebut  justeru  dimanfaatkan oleh negara maju yang mempunyai kelebihan teknologi,  kemampuan finansial maupun teknis, dan   melalui  mekanisme  beroperasinya  berbagai perusahaan multinasional. Karena memiliki keragaman pengetahuan tradisional dan budaya yang terbesar, kini indonesia menjadi sasaran utama pembajakan pihak asing. Pencurian pengetahuan tradisional dan budaya yang terjadi di berbagai daerah selama ini, dilakukan dengan cara “berkedok” kerja sama penelitian.  Pengetahuan tradisional itu sangat luas, dapat meliputi bidang teknologi, seni, pangan, obat,  seni tari, musik, desain  dari masyarakat .

            Negara-negara maju, seperti  Amerika Serikat   sering memberi cap negara-negara berkembang sebagai pembajak. Ini  perlu dibalik karena banyak tanam-tanaman obat  dari negara berkembang yang dicurinya. Mereka justeru yang berutang royalty pada para petani negara-negara berkembang, dan mereka sebagai Biopiracy yang harus dipertanggungjawabkan. Paten  terhadap pengetahuan tradisional oleh negara maju membuat khawatir dan menusuk perasaan keadilan. Orang-orang asing mempelajari, mencari  ilmu medis tradisional,  tanaman obatan-obatan suku asli, kemudian dipatenkan. Justeru kemudian  dijual dengan harga yang mahal  ke dunia  ketiga   ( Asian Law Group, 2001: 32).

            Pohon Neem yang  telah berabad-abad dimanfaatkan  orang India dipatenkan  Perusahaan AS WR Grace (European Patent No. EP 436257). Dalam  kasus lainnya, yaitu Basmati Rice yaitu beras dari daerah Basmat  India i,  penggunaan Turmeric (kunyit) dari India dipatenkan Amerika. Tanaman Yacon sejenis umbi  dari peru yang dapat dijadikan  bahan  membuat Pemanis buatan  rendah kalori, Plasma nutfahnya telah diteliti Ahli Jepang, dan sudah dibudidayakan secara besar-besaran melibihi dari  petani Peru itu sendiri. Yellow Bean (phaseolus vulgaris) dari meksiko telah dipatenkan  oleh POD_Ners. Plc, Amirika (US Patent No. 5,984,479) dan  justeru paten ini digunakan untuk  menggugat Perusahaan Meksiko.

            Tantono Subagyo (2002, 2-6)  mengumpulkan   Paten Jepang (40 paten) yang menggunakan bahan tanaman obatan-obatan asal Indonesia, seperti : brotowali, daun sukun  gondopuro,  sambiloto, cabe Jawa, dsb. Akhirnya ada sebagian dari paten tersebut dtarik sendiri oleh  Perusahaan Shiseido. Selanjutnya, berita yang mengagetkan pada tahun 1991 trntu masih kita ingat yaitu Perajin asal Bali  pernah digugat di Pengadilan Distrik New York  atas  motif ukiran  produknya  yakni   gelang motif  nagadan kalung motif Borobudur (Forum Keadilan No. 31, 1999).

Sebagaimana dimaklumi, pemanfaatan sumber daya genetis untuk berbagai kepentingan (antara lain sebagai bahan obat, makanan, minuman, pengawet, atau sebagai benih) yang semakin meningkat dengan dukungan perkembangan ilmu di bidang bioteknologi, telah menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar di negara maju/berkembang. Sayangnya, pembagian keuntungan yang adil, dan pengalihan teknologi yang sungguh-sungguh dari perusahaan besar tersebut ke negara penghasil/penyuplai sumber daya genetis yang umumnya berasal dari negara sedang berkembang sejauh ini dirasa masih belum memadai. Adapun dalih yang banyak dipertentangkan yang telah dikemukakan oleh perusahaan maju tersebut adalah bahwa sumber daya genetis yang tersedia secara melimpah merupakan warisan leluhur yang dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja (common heritage of mankind)..

Pembagian keuntungannya tidak adil, dan pengalihan teknologi yang tidak sungguh-sungguh oleh negara maju yang memanfaatkan sumber daya genetik  kepada negara berkembang sebagai penyuplai.  Perusahaan negara maju berdalih bahwa sumber daya genetik yang tersedia secara melimpah merupakan warisan leluhur /common heritage of mankind yang boleh dimanfaatkan oleh siapa saja dan kapan saja (Sigit,  2002).

Perlindungan pengetahuan tradisional-selain keragaman hayati, terutama yang berkaitan dengan folkslore dan desain produk industri harus   juga diperhatikan. Karena pada kenyataannya, hal ini dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan pendapatan daerah.  Dalam kaitan itu, pemerintah harus dapat segera mengeluarkan berbagai kebijakan tentang pengetahuan tradisional, sehingga dapat melindungi semua pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini.  Di Indonesia,  perlindungan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan folkslore hanya diatur dalam Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Penutup

            .Ditinjau dari sudut perangkat perundang-undangan, Indonesia sudah mempunyai perangkat yang cukup di bidang HKI. Tapi implementasi perundangan-undangan HKI tersebut masih dipertanyakan karena berbagai faktor.  Faktor penegak hukum, masyarakat yang terkena peraturan perundangan HKI harus betul-betul diberi pemahaman tentang HKI itu sendiri sehingga perlindungan HKI betul-betul dapat ditegakkan. Di samping itu perangkat hukum sebagai pelaksanaan perundang-undangan HKI juga harus dipersiapkan dengan baik.

Di samping itu, HKI masyarakat tradisional dan lokal perlu diatur dalam rejim khusus atau merubah undang-undang yang ada dengan memasukkan aspek kekayaan intelektual tradisional dan lokal sejalan dengan gagasan TRIPs. Walaupun beberapa karakteristik dasar kekayaan intelektual masyarakat tradisional dan lokal tidak sesuai dengan prinsip-prinsip TRIPs. Dalam pengetahuan masyarakat tradisional tentang  obat tradisional misalnya, kalau dilindungi oleh paten, harus secara jelas siapa penemunya (inventornya)  dan pembayaran royalty  diberikan kepada siapa. Sebagaimana diketahui, biasanya dalam kehidupan masyarakat tradisional dan lokal itu berlaku tata cara yang bersifat komunal. Dengan dmikian,  tidak jelas siapa yang pertama kali menemukan obat tersebut, disosialisasikan para tokoh adat yang bersifat lisan dan turun-temurun.

 Dalam semangat pasal 8 paragraf (j) Convention on Biological Diversity, CBD, secara eksplisit juga mengamanatkan agar semua pihak menghormati, melindungi, dan menjaga pengetahuan masyarakat tradisional dan lokal, agar terjamin kelestarian dan keberlanjutannya. Implementasi dari pasal tersebut sangat bergantung pada peraturan nasional di masing-masing negara.

HKI tidak hanya menyangkut property tetapi juga pengakuan, penghormatan, dan penghargaan atas kontribusi kepada manusia penciptanya. Oleh karena itu, HKI mempunyai peran penting untuk melindungi martabat para peegang pengetahuan tradisional, yaitu ketika pemberian HKI yang berkait dengan pengetahuan tradisonal patra pemegang pengetahuan tradisional diberi tingkat pengawasan terhadap penggunaan yang dilakukan pihak lain untuk tujuan komersial.

Masih banyak permasalahan pengetahuan tradisional   yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, yaitu: belum adanya perlindungan hukum yang jelas di tingkat nasional maupun internasional; banyaknya pengambilan folklor dan pengetahuan tradisonal  untuk tujuan komersial, belum diterapkannya konsep benefit sharing; belum adanya perlindungan komunitas asli atas kepemilikan intelektual sebagai bagian melindungi budaya warisan leluhur; dan belum banyak dokumentasi tertulis terhadap pengetahuan tradisiional.

 

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNS, Dosen Hukum HKI Program Pascasarjana UNS, dan Kepala P3HKI LPPM UNS.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Akira Okawa. 1997. Major Provisions under WTO-TRIPs Agreement. Paper. Industrial Property Rights Training Course for Management. Tokyo. Japan : JIII & AOTS.

———-. 1997. Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994). GENEVA : WIPO.

 

Anonim. 1994. Kompilasi Unndang-Undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang : Ditjen HKI Depkeh &HAM RI dan JICA.

 

A. Zen Umar Purba. 2001. Traditional Knowledge Subject Matter For Which Intellectual Protection is Sought. Makalah.  WIPO Asia-Pacific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues, October 17 to 19. Yogyakarta: WIPO & DGIPR.

 

Arry Ardanta Sigit.  2002. Upaya Perlindungan Pengetahuan Tradisional Melalui HKI. Makalah. Penataran dan Lokakarya H K I, 17-20 September, DIKTI dan Lembaga Penelitian UNS.

 

Henry Soelistyo Budi. 2000. Status Indigenous Knowledge dan  Traditional Knowledge dalam Sistem HaKI.  Makalah .  Kajian Sehari “ HaKI di Indonesia: Mewujudkan Masyarakat Etik dan professional”. Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Pengkajian Strategis dan IIPS,  3 Juni. Semarang : PPMPS

 

Jhamtani, Hira & Hanim, Lutfiyah. 2002. Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan. Jakarta: INFID,KONPHALINDO, Institut Keadilan Global.

 

Prasetyo Hadi  Purwandoko. 1999. Implikasi Ketentuan  Agreement on  TRIPs        bagi Indonesia.. Yustisia No 47 Tahun XIII September – Nopember. Surakarta: Fak. Hukum UNS.

 

———–.1999. Perspektif Perlindungan HaKI bidang Pertanian di Indonesia (Suatu Telaah Deskriptif). Yustisia No 49 Tahun XIII September – Nopember. Surakarta: Fak. Hukum UNS.

———–.1998. Selayang Pandang Hak Cipta Merek dan Paten. Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Kewirausahaan Calon Pengusaha Muda Terdidik Alumni UNS  pada bulan September 1998.

——————.1999. Merek Suatu Telaah Singkat. Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan  HaKI bagi Mahasiswa dan Dosen UNS yang memiliki Karya Inovatif  tanggal 1-2 Juli 1999.

 

 ————-.1999.. Merek dan Perlindungan Hukumnya.  Harian Umum Pos Kita Solo 5 Oktober 1999.

Priharniwati. 2004. “Peranan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dalam Pembangunan Ekonomo”.Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional Hubungan antara Penegakan Hukum HKI dan Pembangunan Ekonomi, tanggal 28 Sptember, di Hotel Sheratom Bandung.

 

Richard Burton Simatupang. 1996Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.

           

Saidin. 1997. Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.     Jakarta:  Raja Grafindo.

Tantono Subagyo, 2002. Perlindungan Hukum Terhadap Plasma Nutfah dan pengetahuan Tradisional, tewrutama Melalui Konversi Keanekaragaman Hayati. Penataran dan Lokakraya HKI, 17-20 September, DIKTI  dan Lembaga Penelitian UNS. Surakarta: UNS

 

http//:www.dgipr.go.id[29 Maret 2006]